Perjalanan Dinas Dipangkas, ATK Dibatasi, Postur APBD Membaik

Bone Bolango – Bupati Bone Bolango Hamim Pou mengaku terkesan dalam 3 tahun terakhir ini, belanja pegawai di Kabupaten Bone Bolango terus menurun. Terakhir tahun 2017 ini, belanja pegawai hanya 42 %. Hal ini diungkapkan Bupati ketika rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev) pengelolaan keuangan pusat dan daerah semester I tahun 2017 di kantor Bupati, Senin (10/7).

“Dulu APBD kita di Bone Bolango, itu 60-65 persen belanja pegawai. Sekarang tinggal 42 persen. Walaupun saya menemukan banyak pegawai marah sama Bupati-nya, karena perjalanan dinasnya di potong, ATK dibatasi, perjalanan dinas lokal di hilangkan dan sebagainya,” kata Bupati Hamim Pou. Untuk itu Bupati memberikan apresiasinya atas pelaksanaan Rakorev pengelolaan keuangan pusat dan daerah semester I tahun 2017.

Menurutnya, rapat koordinasi seperti ini perlu sekali dilakukan dalam rangka akselerasi maupun percepatan-percepatan realisasi program kegiatan dan tentu saja anggaran, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rakorev turut dihadiri langsung Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Ismed Saputra dan jajarannya, Wabup Mohamad Kilat Wartabone, Plh. Sekda Taufik Sidiki, para asisten, staf Ahli Bupati, Tim Kerja Bupati, pimpinan OPD, dan para camat.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Hamim Pou meminta kepada Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Ismed Saputra agar terus mengintensifkan kegiatan rapat koordinasi dengan jajaran Pemkab Bone Bolango. “Saya minta tolong sama pak Kakanwil Ditjen Perbendaharaan, kita akan terus melakukan koordinasi dan terus berdiskusi. Supaya postur APBD Kabupaten Bone Bolango ini dari tahun ke tahun menjadi lebih baik dan memberi dampak pada perbaikan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Hamim Pou.

Sebelumnya, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Ismed Saputra menjelaskan, tujuan rapat koordinasi ini adalah meningkatkan standardisasi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan pusat dan daerah.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pusat dan daerah. “Kami berharap pertemuan rapat koordinasi seperti ini, minimal kita laksanakan dengan pemerintah daerah di kabupaten/kota itu satu kali kita lakukan dalam setahun,” ujarnya.

Ismed Saputera mengungkapkan kehadiran Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo adalah melakukan pembinaan terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan pusat dan daerah, baik dari sisi perencanaan, akuntansi, sampai pada pelaporan. “Kita disini sebetulnya di minta oleh Menteri Keuangan agar dapat mensharing apa hal positif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, itu di share ke pemerintah daerah,” tandasnya. (Humas/Kadir/ask)