Bone Bolango -  Penghujung tahun 2017 dimanfaatkan Bupati Bone Bolango Hamim Pou dan Wakil Bupati Mohamad Kilat Wartabone untuk kembali merombak kabinetnya, ditandai dengan pelantikan pejabat eselon II, III hingga pejabat eselin IV, di Gedung Bedah RSUD Toto Kabila, Rabu (27/12). 

Menariknya dari 13 pejabat eselon II yang dilantik dan ambil sumpah, tiga di antaranya mendapat promosi dari eselon III menjadi eselon II. Ketiganya adalah Inspektur Kabupaten Bone Bolango Fredy Achmad, Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Jusni Bolilio, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Hasan K. Limonu.

Namun pada perombakan eselon II, terdapat posisi yang kosong, yakni posisi Sekretaris DPRD Bone Bolango. Sebelumnya, posisi tersebut ditempati Dian Susilo. Akan tetapi dalam mutasi kali ini, posisi tersebut belum diisi alias masih kosong. 

Sementara itu, untuk pejabat eselon III atau setingkat Sekretaris, Kepala Bidang/Kepala Bagian dan Camat sebanyak 54 orang.  Sedangkan untuk pejabat eselon IV yang terdiri Kepala Seksi, Kasubag serta Lurah sebanyak 102 orang. 

Selain pejabat eselon II, III dan IV, mutasi kali ini juga berlaku untuk pejabat fungsional tertentu, yakni Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). 

Ada sebanyak 11 pejabat Puskesmas yang dimutasi di penghujung 2017 ini. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah ratusan pejabat ini dilakukan langsung oleh Bupati Bone Bolango Hamim Pou. 

Bupati Bone Bolango Hamim Pou mengatakan sengaja mengambil gedung bedah di RSUD Toto sebagai tempat pelantikan menandakan masih banyak kerja yang harus diselesaikan.

“Betapa kerja, kerja, kerja belum selesai, karena itu tugas kita sebagai pejabat bukan untuk berpesta pora, jabatan bukan untuk pretise. Tapi, jabatan didedikasikan untuk bekerja melayani dengan setulus-tulusnya kepada rakyat Bone Bolango,” tegasnya.

Menurut Hamim, survey Barometer Gorontalo menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit itu menduduki urutan kedua dari layanan publik di Bone Bolango. 

Tapi, di saat yang sama Ombudsman menyebutkan bahwa layanan publik untuk Bone Bolango masih rapor merah. “Jadi dua sisi yang harus kita bangun kesadaran bahwa layanan publik kita masih ada di rapor merah,” tegas Hamim Pou. 

Lebih lanjut Hamim Pou juga mengingatkan kontrak kinerja masing-masing pejabat. Salah satunya harus mampu menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing satuan kerja.

“Kami berharap kabinet dengan susunan yang bagus ini, akan terjadi percepatan dalam segala hal, dan menjadi lebih baik,” kata Hamim Pou. (Hms/Afik/Kadir/Ask).