BONEBOL - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Syarifuddin, mengungkapkan para pengelola keuangan harus bisa memahami aturan di bidang keuangan.
Hal ini diungkapkan Syarifuddin saat memberikan materi tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah pada bimbingan teknis (Bimtek) pengelolaan keuangan daerah bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Bone Bolango tahun 2018, di Harris Hotel, Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Senin (12/2).
Menurut Syarifuddin yang juga putra Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara ini, ada beberapa aturan yang menjadi landasan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang harus dibaca dan perlu dipahami oleh setiap yang membidangi keuangan. Bahkan yang tidak membidangi keuangan sekali pun harus membaca dan memahami aturan-aturan tersebut.
Syarifuddin menyebutkan beberapa aturan yang menjadi landasan kebijakan pengelolaan keuangan daerah itu, antara lain Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan, Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Undang-Undang 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah, serta beberapa peraturan pelaksanaannya.
Dia menambahkan penting bagi orang keuangan untuk bisa paham norma atau aturan di bidang keuangan.”Setiap orang keuangan di dalam bekerja itu harus bisa menunjukkan posisinya sebagai pengelola keuangan, karena itu harus pahami betul norma maupun aturan-aturan di bidang keuangan,”tandasnya.
Disisi lain, Syarifuddin menjelaskan tentang tugas dan kewenangan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, antara lain meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, melakukan verifikasi SPP, menyiapkan SPM, melakukan verifikasi harian atas penerimaan, melaksanakan akuntansi SKPD, dan menyiapkan laporan keuangan SKPD.
Sementara itu, tugas dan kewenangan bendahara penerimaan, yakni menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah, menyimpan seluruh penerimaan, menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja, mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.
Sedangkan tugas dan kewenangan bendahara pengeluaran, meliputi mengajukan permintaan pembayaran baik melalui mekanisme UP/GU/TU maupun LS, menerima dan menyimpan UP/GU/TU, melakukan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolannya, menolak perintah bayar, meneliti kelengkapan dokumen pendukung LS, dan mengembalikan dokumen pendukung LS. (Hms/Kadir)