BONE BOLANGO – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB-P3A) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tingkat Kabupaten Bone Bolango tahun 2017.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Bone Bolango yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pengembangan SDM dan Budaya, dr. Rusli A. Katili, M.MARS, di Graha Ibu Kota Gorontalo, Senin (3/4). Rusli A. Katili mengatakan Rakorda ini dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi dan membahas program KKBPK tahun 2016 sejauh mana hasil yang di capai. Selain itu, untuk menyusun langkah-langkah operasional tahun 2017.
Olehnya, lanjut Rusli Katili Rakorda ini menjadi forum yang dapat dijadikan media untuk saling memberi masukan dan dukungan bagi sektor terkait dalam penanganan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga demi peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan kualitas hidup manusia.
Dikatakannya, program KKBPK sejalan dengan agenda prioritas pemerintah tertuang dalam RPJMN 2015-2019, yaitu ada 9 agenda prioritas Nawacita. Dimana BKKBN mendukung agenda prioritas Nawacita tersebut, yang meliputi agenda prioritas ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI.
“Selanjutnya, agenda prioritas ke-5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonessia, dan agenda prioritas ke-8 yaitu melakukaan revolusi karakter bangsa,”ujar Rusli Katili.
Sebelumnya, Kepala DP2KB-P3A Bone Bolango, Samsia Melu menjelaskan tujuan dilaksanakannya Rakorda program KKBPK itu, antara lain melakukan evaluasi program KKBPK tahun 2016. Selain itu, menjabarkan strategi, kebijakan dan kegiatan pokok program KKBPK tahun 2017, dan merumuskan strategi dan penyusunan rencana operasional program KKBPK tahun 2017.“Peserta kegiatan Rakorda ini berjumlah 100 orang terdiri dari SKPD se Kabupaten Bone Bolango, camat 18 kecamatan, kepala desa 18 orang, PLKB dan unsur-unsur terkait lainnya,”jelasnya.
Samsia menambahkan berdasarkan UU Nomor 52/2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga telah mengamanatkan bahwa kewenangan BKKBN tidak hanya terbatas pada pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, tapi juga menyangkut masalah kepenudukan.
Karena penduduk sebagai subjek dan objek pembangunan mengingat pertumbuhan penduduk saat ini sesuai hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 masih tinggi yaitu 2,6% yang diharapkan sampai dengan tahun 2012 Total Fertility Rate (TFR) 2,1.
Karena itu, jelas Samsia Melu program KKBPK menjadi suatu program yang mendukung peran pemerintah daerah melalui visi “Terwujudnya Keluarga Yang Berkualitas Menuju Bone Bolango Cemerlang”.
Pantauan dilokasi Rakorda tersebut, turut dihadiri Ketua DPRD Bone Bolango Faisal Mohie, Ketua Komisi II DPRD Zulkarnain Rucbhan, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo Abdullah Kemma, dan Panglima Penghubung Kodim 1304 Gorontalo Kapten Inf. Andi Basran Wero. (Hms/Kadir)