Bone Bolango – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone Bolango resmi menetapkan sembilan buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bone Bolango menjadi  Peraturan Daerah (Perda).

Penetapan sembilan Raperda menjadi Perda itu, melalui rapat paripurna persetujuan penetapan lima Raperda usul inisiatif DPRD dan satu Raperda usul inisiatif Bupati menjadi Perda, serta persetujuan tiga Raperda usul inisiatif Bupati untuk dievaluasi guna penetapan menjadi Perda, di gedung DPRD Bone Bolango, Kamis (28/12).

Kesembilan Raperda itu di antaranya empat buah Raperda usul inisiatif eksekutif, terdiri dari Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 28 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, Raperda tentang perubahan ketiga atas Perda Nomor 29 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha.

Selanjutnya, Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 30 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu, dan Raperda tentang pencabutan Perda Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 tahun 2013 tentang pengelolaan usaha pertambangan.

Serta Perda  Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 tahun 2013 tentang pertambangan pengelolaan rakyat berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sementara lima Raperda usul inisiatif legislatif, terdiri Raperda tentang tanggungjawab sosial perusahaan, Raperda tentang penyelenggaraan Hari Ulang Tahun (HUT) Bone Bolango, Raperda tentang bantuan penyelenggaraan hukum, Raperda tentang menara pengendalian telekomunikasi, dan Raperda tentang pengelolaan lingkungan hidup daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango Ishak Ntoma saat memberikan sambutan pada rapat paripurna tersebut, menyampaikan, pemerintah daerah mengharapkan penyempurnaan atas materi dari Raperda yang disampaikan.

Dan harapan ini terpenuhi dengan adanya penyempurnaan yang telah dilakukan oleh DPRD terhadap rancangan materi Perda yang diajukan oleh pihak eksekutif, sebagaimana yang disampaikan oleh panitia khusus.

Sekda mengatakan penetapan tiga Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 28 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum perubahan ketiga atas Perda Nomor 29 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha dan perubahan atas Perda Nomor 30 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu. 

Ini masih memerlukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati berdasarkan amanat pasal 96 ayat (1) Permendagri RI Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. 

Ishak mengungkapkan pemerintah daerah memberikan apresiasi khusus terhadap lima buah Raperda usul inisiatif DPRD, dimana kelima Raperda tersebut merupakan jawaban atas tuntutan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah yang modern.

"Serta, tuntutan kebutuhan masyarakat dalam berpartisipasi serta berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bone Bolango," katanya.

Untuk itu, atas nama pihak eksekutif, Sekda dengan ketulusan hati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada seluruh anggota dewan atas perhatian kesabaran dan kearifannya dalam menyelesaikan pembahasan Raperda tersebut, yang selanjutnya telah diterima serta disetujui menjadi Perda.

“Kami menyadari pula bahwa proses penetapan Perda ini dapat dilakukan berkat kerja keras serta kerja sama yang baik, antara DPRD dengan pihak eksekutif dengan mengedepankan semangat musyawarah mufakat untuk menghasilkan yang terbaik untuk daerah ini,” kata Sekda Ishak Ntoma.

Rapat paripurna tersebut, dipimpin langsung Ketua DPRD Faisal Mohie, Wakil Ketua I Sofyan Wahidji, Wakil Ketua II Fadjar Wartabone, juga dihadiri sejumlah anggota DPRD, serta para pejabat dan camat di lingkungan Pemkab Bone Bolango. (Hms/Kadir/ask)