BONEBOL – Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango (Bonebol) Mohamad Kilat Wartabone melakukan rapat pembahasan terkait laporan masyarakat tentang pemberhentian Kepala Desa (Kades) Muara Bone, Kecamatan Bone, di Kantor Bupati Bonebol, Senin (21/5).
“Tadi saya bersama Asisten I Taufik Sidiki, Kabag Hukum, dan unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), dan Inspektorat telah membahas terkait laporan masyarakat tentang pemberhentian Kades Muara Bone,”kata Wabup Mohamad Kilat Wartabone saat diwawancarai usai memimpin rapat pembahasan tersebut.
Selain membahas pemberhentian Kades yang bersangkutan, kita juga membahas masalah temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Bonebol tentang temuan yang terjadi di dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Muara Bone.
“Temuan LHP ini, tentunya harus ditindaklanjuti. Namanya temuan harus dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, tentu akan mendapatkan sanksi. Pemerintah daerah akan memberikan sanksi kepada Kades yang bersangkutan,”tegas Wabup Kilat Wartabone.
Sementara itu, Kepala DPMD Bonebol melalui Kabid Pemerintahan Desa, Fangky J. Tanango menambahkan, materi yang dibahas dalam rapat tersebut, terkait dengan pengelolaan keuangan yang tidak tertib, dan ada indikasi penyalahgunaan keuangan serta pelaksanaan pekerjaan, baik dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016-2017 di Desa Muara Bone yang sebagian tidak dapat dilaksanakan.
Menurutnya, sebagaimana hasil pemeriksaan Inspektorat bahwa ada indikasi pengelolaan keuangan tidak tertib bahwa pelaksanaan pekerjaan tahun 2017 tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai dengan apa yang dimusyawarahkan oleh masyarakat di desa pada saat perencanaan.
Oleh karena itu, dalam UU 6 tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa muara Bone telah melanggar hak dan kewajiban serta larangan sebagai Kepala Desa.“Jadi pada rapat tersebut, pak Wabup mengambil sikap kepada Kepala Desa dan Bendahara memberikan waktu kembali untuk menyelesaikan pertanggungjawaban pekerjaan di desanya,”ujar Fangky Tanango.
Selain itu, Kepala Desa dan Bendahara harus mengembalikan uang pekerjaan kegiatan yang tidak dilaksanakan serta menyetor pajak yang belum sempat disetor pada kegiatan 2017. Apalagi sebelumnya pihak Inspektorat sudah memberikan waktu 2 bulan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
”Jika ini tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Bendahara, maka pemerintah daerah dalam hal ini akan mengambil sikap menindaklanjuti ke proses tahap selanjutnya, baik itu upaya non aktif sebagai pejabat kepala desa maupun tuntutan ganti rugi,”jelas mantan Lurah Tumbihe, Kecamatan Kabila ini.
Lebih lanjut, Fangky menyebutkan, hingga saat ini untuk Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 untuk Desa Muara Bone belum disalurkan. Hal ini disebabkan belum adanya laporan realisasi anggaran dan kegiatan tahun sebelumnya, sehingga mengakibatkan proses pencairan tahun 2018 terhambat.
Pantauan di lokasi, rapat tersebut dihadiri Inspektur Bonebol, Fredy Hadiyanto Achmad, Kabag Hukum Jen Awal Pakaya, Camat Bone Yasni Hadju, Kabid Pemerintahan Desa Fangky J. Tanango, pendamping desa dan tenaga ahli kabupaten, Kades beserta seluruh aparat, dan BPD Desa Muara Bone. (Hms/Kadir)